Makan Siang atau Makan Masa Depan?

Negara sedang diseret oleh ambisi seorang pemimpin yang bicaranya sering melantur, layaknya penderita demensia. Yup! Program Makan Bergizi Gratis (MBG); sebuah program yang digunakan sebagai alat tukar kursi kekuasaan. Dan ya, janji kampanye ini laku dijual meski dibayar mahal dengan mengorbankan masa depan anak bangsa. Saya melihat, sepertinya pemimpin kita sedang kehilangan pijakan realitanya, segala hal ia lakukan asal kehendaknya ini terlaksana. Entah itu benar dari arahannya, atau ada yang sengaja membuatnya menjadi boneka. Entahlah, yang jelas terjadi saat ini, pendidikan kita sedang menghadapi kencuran yang teramat pedih.

Dan seperti yang kalian lihat di banyak media massa, bahwa pendidikan di negara kita tercinta ini hanya dijadikan prioritas cadangan. Anggarannya ke mana? Anggarannya terkuras habis demi membiayai ambisi gila penguasa. Dampak dari ambisinya terlihat sangat nyata, dan memakan korban jiwa. Kasus seorang anak SD yang nekat mengakhiri hidup hanya karena ia tidak mampu membeli alat tulis menjadi salah satu bukti dari kegagalan dalam pemrioritasan. 

Banyaknya anggaran yang dialihkan untuk program ini, membuat banyak sektor mengalami efisiensi. Bahkan, amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa pun terabaikan demi sebuah program yang pengelolaannya carut-marut tak karuan.

Kekacauan ini semakin terlihat jelas pada prosedur distribusi makanan yang sangat amat janggal. Anggaran yang katanya 15 ribu per siswa sering kali menguap entah ke mana, dan hanya menyisakan 10 ribu di tangan atau bahkan tidak ada. Ditambah, jalur distribusinya yang berantakan, mengakibatkan makanan basi bermunculan. Jadi, kalian jangan heran kalau banyak kasus keracunan masal terjadi di lapangan.

Dan menurut saya pun, kata "Gizi" yang tersemat di programnya sepertinya hanya sebuah label semata, saat melihat realita masakan yang diberikan itu hasil dari olahan industri. Dan kalian harus tahu, jika klarifikasi yang digaungkan pemerintah sungguh sangat menyayat hati. Tatkala makanan yang diberikan itu hanya dianggap sebagai objek data yang bisa dimanipulasi dalam laporan, tanpa adanya sebuah pertanggungjawaban. Padahal, nyawa generasi penerush bangsalah yang menjadi taruhannya.

Anggaran yang mereka gunakan adalah hasil dari pajak rakyat, yang seharusnya digunakan secara bijak. Tapi, nyatanya tidak. Dan menurut pandang awam saya, kondisi seperti ini mungkin akan menciptakan celah korupsi yang sempurna. Karena sangat amat jelas, buktinya sudah habis dimakan, sehingga tidak ada alat bukti yang bisa digunakan, kecuali bukti hasil lab soal makanan yang beracun itu.

Jadi, kalian jangan heran, ya! Kalau suatu saat ada berita petugas SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) lebih kaya daripada guru yang hidupnya kurang sejahtera.

Pemerintah juga mengklaim pembukaan lapangan kerja dengan adanya SPPG yang masif dikembangkan. Tapi, sepertinya klaim itu hanyalah kedok untuk menutupi fakta, bahwa banyak sektor yang mulai menampakkan tanda kematiannya. Ya, salah satu buktinya adalah banyak tenaga honorer yang dirumahkan dengan alasan efisiensi.

Sepertinya, pemerintah ingin membuat negara kita yang demokrasi ini ke dalam sistem diktaktor. Saat melihat kenyataan, bahwa alat untuk pengembangan diri rakyatnya dibegal tanpa rasa iba. Sebagai contoh, pemberian makan siang gratis ini sudah banyak memicu sulitnya dalam mengakses sumber daya penting dalam pendidikan, dalihnya sih hasil efisiensi anggaran. Tapi, tahu tidak? Dengan susahnya akses pendidikan, rakyat akan semakin terjerumus dalam lembah kebodohan, semenjak biaya pendidikan semakin mahal.

"Apakah kecerdasan rakyat sebuah ancaman?"

Entahlah. Yang pasti, dengan sulitnya akses ini, rakyat akan semakin ketergantungan dengan bantuan. Dengan begitu, mereka bisa leluasa untuk bertindak tanpa perlu khawatir dengan ancaman rakyat yang kritis terhadap mereka.

Mungkin, strategi untuk membuat rakyat semakin bodoh adalah cara paling cepat untuk mendapatkan kekuasan, lebih-lebih bagi mereka yang berani memberi bantuan. Masa depan bangsa ini benar-benar sudah dijadikan tumbal oleh pemerintah, hanya demi terlaksananya program penuh praktik lancung yang membuat pendidikan hilang.