Makan Siang atau Makan Masa Depan?

Negara sedang diseret oleh ambisi seorang pemimpin yang bicaranya sering melantur, layaknya penderita demensia. Yup! Program Makan Bergizi Gratis (MBG); sebuah program yang digunakan sebagai alat tukar kursi kekuasaan. Janji kampanye ini laku dijual meski dibayar mahal dengan mengorbankan masa depan anak bangsa. Pemimpin yang kehilangan pijakan realita ini seolah memaksakan kehendaknya, yang berujung pada penghancuran pilar paling sakral, yakni pendidikan. 

Pendidikan di negara ini, kini tergeser menjadi prioritas cadangan. Anggaran esensial dikuras habis demi membiayai ambisi yang tak berkesudahan. Dampak dari ambisi ini sangat nyata, dan memakan korban jiwa. Kasus seorang anak SD yang nekat mengakhiri hidupnya, hanya karena ia tidak mampu membeli alat tulis menjadi salah satu bukti dari kegagalan pemerintah dalam pemrioritasan. 

Banyaknya anggaran yang dialihkan untuk program ini, membuat banyak sektor mengalami efisiensi. Bahkan, amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa pun terabaikan demi sebuah program yang pengelolaannya carut-marut tak karuan.

Kekacauan ini semakin terlihat jelas pada prosedur distribusi makanan yang sangat amat janggal. Anggaran yang katanya 15 ribu per siswa sering kali menguap entah ke mana, dan hanya menyisakan 10 ribu di tangan. Ditambah, jalur distribusi yang berantakan, mengakibatkan makanan basi bermunculan. Jadi, jangan heran kalau banyak kasus keracunan masal terjadi di lapangan.

Kata "Gizi" yang tersemat di programnya itu seperti label semata, saat melihat realita masakan yang diberikan itu hasil dari olahan industri. Hasil klarifikasi yang digaungkan pemerintah pun sungguh sangat menyayat hati. Tatkala makanan yang diberikan itu hanya dianggap sebagai objek data yang bisa dimanipulasi dalam laporan, tanpa adanya pertanggungjawaban.

Padahal, anggaran yang mereka gunakan adalah hasil dari pajak rakyat, yang seharusnya digunakan secara bijak. Tapi, nyatanya tidak. Dan, mungkin kondisi seperti ini akan menciptakan celah korupsi yang sempurna. Sebab, buktinya sudah habis dimakan, sehingga tidak ada alat bukti yang bisa digunakan, kecuali bukti hasil lab soal makanan yang beracun itu.

Jadi, jangan heran, kalau suatu saat ada berita petugas SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) lebih kaya daripada guru yang hidupnya kurang sejahtera.

Pemerintah juga mengklaim pembukaan lapangan kerja dengan adanya SPPG yang masif dikembangkan. Tapi, sepertinya klaim itu hanyalah kedok untuk menutupi fakta, bahwa banyak sektor yang mulai menampakkan tanda kematiannya. Ya, salah satu buktinya adalah banyak tenaga honorer yang dirumahkan dengan alasan efisiensi.

Sepertinya, pemerintah ingin membuat negara kita yang demokrasi ini ke dalam sistem diktaktor. Saat melihat kenyataan, bahwa alat untuk pengembangan diri rakyatnya dijegal habis tak berkesudahan. Sebagai contoh, pemberian makan siang gratis ini sudah banyak memicu sulitnya dalam mengakses sumber daya penting dalam pendidikan, dalihnya sih hasil efisiensi anggaran. Tapi, tahu tidak? Dengan susahnya akses pendidikan, rakyat akan semakin terjerumus dalam lembah kebodohan, semenjak biaya pendidikan semakin mahal.

"Apakah kecerdasan rakyat sebuah ancaman?"

Entahlah. Yang pasti, dengan sulitnya akses ini, rakyat akan semakin ketergantungan dengan bantuan. Dengan begitu, mereka bisa leluasa untuk bertindak tanpa perlu khawatir dengan ancaman rakyat yang kritis terhadap mereka.

Mungkin, strategi untuk membuat rakyat semakin bodoh adalah cara paling cepat untuk mendapatkan kekuasan, lebih-lebih bagi mereka yang berani memberi bantuan. Masa depan bangsa ini benar-benar sudah dijadikan tumbal oleh pemerintah, hanya demi terlaksananya program penuh praktik lancung yang membuat pendidikan hilang.