Makan Siang atau Makan Masa Depan?

Negara sedang diseret oleh ambisi seorang pemimpin yang bicaranya sering melantur tak relevan layaknya penderita demensia. Yup! Program Makan Bergizi Gratis (MBG); sebuah program yang digunakan sebagai alat tukar kursi kekuasaan. Janji kampanye ini laku dijual meski dibayar mahal dengan mengorbankan masa depan anak bangsa. Pemimpin yang kehilangan pijakan realita ini memaksakan kehendak yang menghancurkan pilar paling sakral yaitu pendidikan. 

Pendidikan kini tergeser menjadi prioritas cadangan. Anggaran esensial dikuras habis demi membiayai ambisi yang tak berkesudahan. Dampaknya nyata dan memakan nyawa. Kasus seorang anak SD nekat mengakhiri hidup karena alat tulis tak mampu terbeli menjadi bukti nyata kegagalan dalam pemrioritasan. Saat dana sekolah dipangkas demi piring makan, di situlah letak krisis empati yang paling dalam. Amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa terabaikan demi program yang pengelolaannya karut-marut tak karuan. Dana yang seharusnya menjamin kualitas guru dan fasilitas sekolah justru dialihkan untuk proyek konsumsi jangka pendek. 

Kekacauan makin jelas terlihat pada prosedur distribusi yang sangat janggal. Anggaran 15 ribu per siswa sering kali menguap entah ke mana hingga yang tersisa di tangan tak sampai 10 ribu rupiah. Jalur distribusi yang berantakan mengakibatkan makanan basi bermunculan dan kasus keracunan massal pun tak terelakkan. Kata "Gizi" seperti label semata, melihat realita yang terkadang isinya hanya makanan olahan industri. Klarifikasi yang digaungkan pemerintah sungguh sangat menyayat hati, tatkala anak-anak hanya dianggap sebagai objek data yang bisa dimanipulasi dalam laporan tahunan, tanpa adanya tanggung jawab moral yang serius. 

Kondisi ini menciptakan celah korupsi masal yang sempurna. Sebuah kejahatan yang sulit dibuktikan karena buktinya habis dimakan sementara saku oknum makin tebal tak berkesudahan. Klaim pembukaan lapangan kerja lewat UMKM hanyalah kedok untuk menutupi fakta, bahwa banyak sektor lain mulai menampakkan tanda kematiannya. Tenaga honorer dirumahkan atas nama efisiensi, demi mendanai ambisi satu orang yang haus sensasi. Efisiensi ini hanyalah pengalihan paksa sumber daya, yang berujung pada pengangguran dan hilangnya harapan rakyat jelata. 

Pola kuno membungkam daya kritis melalui perut sedang dimainkan, agar rakyat diam saat hak pendidikan mereka dihilangkan. Rakyat dibuat sibuk dengan nasi berkualitas rendah, sementara akses sekolah dibiarkan makin mahal dan penuh susah. Negara digiring menuju sistem diktator halus, di mana kepatuhan dibarter dengan jatah makan siang yang terus tergerus. Penguasa yang kehilangan kesadaran melihat kecerdasan sebagai ancaman, maka kebodohan massal sengaja diciptakan sebagai jaminan. 

Sekolah yang tak terjangkau melahirkan generasi yang mudah disetir, memberi keleluasaan bagi penguasa untuk bertindak tanpa perlu khawatir. Ketergantungan pada bantuan sengaja dipelihara, agar masyarakat lupa pada hak pendidikan yang harusnya setara. Strategi membodohi bangsa menjadi jalan pintas kekuasaan, demi memuaskan ego kepemimpinan yang jauh dari kewarasan. Masa depan bangsa resmi menjadi tumbal yang malang, bagi program penuh praktik lancung yang membuat pendidikan hilang.